KOMINPRO-Perguruan Tinggi melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) memiliki peran menjadi mitra untuk mengembangkan kampus merdeka untuk desa. Untuk itu, langkah Unisba sebagai salah satu perguruan tinggi yang meluncurkan Sekolah Desa sangat tepat dan patut diapresiasi. Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa), Anwar Sanusi, Ph.D., saat menyampaikan topik “Kampus Merdeka untuk Desa” dalam kegiatan Seminar Desa “Perguruan Tinggi untuk Desa : Sinergitas Perguruan Tinggi dan Desa dalam Pengembangan SDM Berkualitas dan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masyarakat” di Aula Unisba, pada Kamis (5/3/2020).
Menurutnya, sekolah desa sangat luar biasa karena memberikan pendampingan kepada masyarakat desa sehingga desa bisa menemukan potensi untuk dikembangkan, serta mengajarkan untuk memasarkan potensinya ditempat lain. “Ini adalah tujuan kampus merdeka untuk desa, ” ujarnya.
Bagi perguruan tinggi, lanjutnya, sekolah desa memiliki manfaat yang jelas dimana perguruan tinggi tidak selamanya berada dimenara gading yang selalu bicara teori. “Dengan turun ke desa, anak-anak (mahasiswa) akan memiliki pengalaman ketika teori tersebut dipraktekan seperti apa,” jelasnya.
Selain itu, lanjutnya, bagi desa program ini akan memperoleh bantuan dari sumber daya manusia yang luar biasa.
Dia menilai, kampus memiliki tenaga akademik yang luar biasa, serta memiliki mahasiswa sebagai kader – kader muda yang haus pengalaman terutama pengalaman rohani dimasyarakat. “Mereka memiliki waktu yang cukup untuk merenungkan dan melakukan kajian bagaimana menemukan model – model dan terobosan – terobosan yang bisa dimanfaatkan oleh desa. Bahkan, kampus memiliki pemikir yang bisa menyumbangsih kebijakan untuk diberikan kepada kementerian yang terkait dengan desa, salah satunnya dengan Kemendes,” katanya.
Dia menambahkan, gagasan kampus merdeka merupakan suatu gagasan dalam mengkolaborasikan berbagai pemangku kepentingan untuk bersama-sama membangun desa. Pilar utamanya Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kemendes. Kemudian, Kemendes bekerja sama dengan Kementrian Dalam Negeri serta Kementrian lain yang memiliki program ditingkat pedesaan.
Peluncuran Sekolah Desa
Pada kesempatan yang sama, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unisba meluncurkan program “Sekolah Desa”. Program yang berada di bawah Kementerian Desa ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan di Jawa Barat. Peluncuran “Sekolah Desa” ini ditandai dengan diselenggarakannya seminar Desa ini.
Selain Sekjen Kemendes yang menjadi narasumber pada kegiatan ini, terdapat tiga orang pemateri lainnya yaitu Kepala DPMDesa Jawa Barat H. Dedi Supandi , S.STP., M.Si. dengan materi ”Desa Juara : Dari Desa untuk Jabar Juara dan Indonesia Maju!”, Kasubag Perencanaan dan Pelaporan BPSDM Jawa Barat, Dr. Ir. Dede Mahmiludin, M.Si. dengan tema “Tata Kelola Desa yang Inovatif dan Kepemimpinan Kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi Kabupaten/Kota dan Perguruan Tinggi”, serta Ketua LPPM Unisba, Prof. Dr Atie Rachmiatie, M.Si dengan topik “Peran Unisba dalam Membangun Desa.”
Rektor Unisba, Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H., mengatakan, kegiatan ini sebagai sarana dalam merancang kurikulum Kampus Merdeka yang salah satu opsinya dengan mahasiswa mengabdi di desa melalui kegiatan pengabdian desa, kuliah kerja nyata dan lainnya.
“Oleh karena itu momen seminar dan launching ini sudah tepat dan harus dimanfaatkan betul dalam rangka merespon kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang kampus merdeka yang salah satunya yaitu megabdi desa,” ungkapnya.
Harapannya, melalui seminar ini dapat menghasilkan sesuatu yang konkrit. “Dari ini mungkin ada dua yang bisa kita raih. Khususnya untuk Unisba, kita bisa merancang kurikulum tentang pengembangan desa sekaligus melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan yang nanti akan dirangkum dalam sekolah desa yang akan kita bentuk,” jelas Rektor.
Sementara itu, Ketua LPPM Unisba mengungkapkan, sasaran Sekolah Desa Unisba adalah para kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, pengelola BUMDES, serta lembaga-lembaga desa lainnya seperti BPD, LPMD, PTPKD serta operator dan umum. “Sekolah Desa Unisba memberikan layanan untuk membantu desa, aparatur pemerintahan desa, serta kalangan pemerhati pembangunan desa melalui pendidikan dan pelatihan dengan metode pembelajaran teori dan praktik yang telah disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan,” ujarnya.
Untuk itu, pihak LPPM Unisba telah melakukan Training of Trainer (TOT) kepada 31 dosen terpilih dari berbagai fakultas di Unisba untuk terlibat dalam kegiatan ini. Merekalah yang nantinya akan membimbing para aparat desa di sekolah desa Unisba, didampingi juga oleh praktisi seperti dari perbankan, perusahaan dan birokrat yang relevan.
Diluncurkannya program Sekolah Desa Unisba ini, tambahnya, dalam rangka sinkronisasi program Pengabdian Kepada Masyarakat dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat, khususnya di pedesaan. “Disisi Iain, ada kenyataan bahwa sebagian aparat desa perlu ditingkatkan kompetensinya seperti dalam cara mengelola keuangan desa, pengembangan produksi lokal, pemasaran produk, pengelolaan BUMDes dan Iain-Iain,” paparnya.
Lebih jauh, dia menjelaskan, saat ini jumlah desa tertinggal di Jawa Barat mencapai 331 desa sedangkan desa berkembang sebanyak 3.653 desa. Sementara desa maju sebanyak 1.232 desa dan desa mandiri sebanyak 97 desa. “Desa-desa tertinggal dan desa berkembang inilah terutama yang akan dibantu melalui program Sekolah Desa Unisba agar menjadi desa Mandiri,” katanya.
Peserta dalam acara peluncuran Sekolah Desa ini adalah para kepala desa dan aparat desa Iainnya dari seluruh desa di Jawa Barat sebanyak kurang lebih 200 orang. Sementara penandatanganan kerja sama antara LPPM dengan desa diwakili oleh Aludin, M.Ag. Kepala Desa Sukamanah Kec. Agrabinta Cianjur dan Budiman Kepala Desa Dayeuhkolot Kecamatan Sagalaherang Kabupaten Subang.***
Radio Unisba - 24STATION
