KOMHUMAS-Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung (Prodi EP FEB Unisba) bekerja sama dengan Kafegama Mengajar menyelenggarakan Webinar dengan tema ”Telaah Urgensi Pemilu & Dampaknya terhadap Ekonomi” yang dilaksana secara online melalui Zoom Meeting, pada Senin (12/2/2024)
Acara ini menghadirkan satu orang narasumber yakni Ekonom Indonesia & Ketua Bidang III PP Kafegama, Dr. Hendri Saparini dengan penanggap Dosen Ekonomi Publik Prodi EP Unisba, Dr. Asnita Frida Sebayang, serta dimoderatori oleh Dosen Prodi EP Unisba, Yuhka Sundaya, SE., M.Si.
Dr. Hendri mengatakan, pemilu harus didukung sebagai sistem politik yang diterapkan di Indonesia.
Menurutnya, pemilu akan berdampak cukup signifikan bagi bidang ekonomi yang tidak hanya terhadap nilai tukar saja namun juga pembiayaan pembangunan. “Ini karena mengikuti visi misi nya, dan dampak terhadap APBN nya,” ungkapnya.
“Pemilu ini juga tidak hanya kesempatan bagi akademisi saja tapi bagi jenjang pendidikan lainnya karena nantinya mereka akanikut terdampak,” katanya.
Dr. Hendri mengungkapkan bahwa pemilu memiliki dampak positif bagi ekonomi Indonesia yang salah satunya adalah penambahan spending yang dihitung dari calon legislatif dan pemerintah yakni sebesar Rp 300 triliun. ”Kalau ada peredaran uang yang meningkat, baik untuk pembelian barang dan jasa ataupun digunakan untuk jasa money politic dalam ekonomi itu akan ada spending belanja yang lebih besar,” ujarnya.
Beliau menambahkan, dampak positif lainnya adalah peningkatan investasi di pemilu 2024 ini dibading pada pemilu di tahun-tahun sebelumnya yang mengalami penurunan. ”Hal ini dikarenakan sejak pandemi Covid-19, investasi di Indonesia mengalami pertumbuham yang tinggi dan struktur investasi sebagian besarnya merupakan investasi di sektor hulu atau primer yang return nya jangka panjang,” ucapnya.
Menurutnya, keunggulan investasi sumber daya alam (SDA) di sektor tambang dan turunannya merupakan kemudahan yang sudah diberikan oleh pemerintah saat ini dan akan terus digenjot. ”Jikapun tidak maka akan terus berlanjut sampai Oktober 2024 karena ada kekhawatiran setelah pergantian pemerintahan bahwa kemudahan investasi tidak akan terjadi lagi,” tuturnya.
Dikatakannya, isu kemiskinan dapat diselesaikan melalui pendekatan baru dengan menjadikan orang miskin sebagai subjek dalam pementasan kemiskinan. “Caranya dengan libatkan orang miskin tadi di dalam program-program pementasan kemiskinan karena orang miskin itu bukan berarti tidak berdaya secara ekonomi. Dia juga bisa produktif, bisa bekerja, dan selanjutnya. Pendekatan-pendekatan ini yang perlu dilakukan,” ungkapnya.
Dr. Hendri juga menerangkan bahwa investasi pun diperlukan pendekatan baru yang akan dilakukan di pemerintahan dimasa mendatang. “Kita perlu melihat calon presiden yang akan menjanjikan bahwa investasi harus dengan pendekatan baru,” katanya.
Sementara itu Dr. Asnita menuturkan bahwa apa yang disampaikan oleh Dr. Hendri merupakan kajian teori ekonomi di dalam realita dalam menggeser uncertainty menjadi certainty.
“Ini merupakan distribusi-distribusi bagian akhir dari teori pilihan publik yang relevan dengan kondisi sekarang bahwa biaya rata-rata tambahan barang publik dengan memilih calon pemimpin menjadi pertimbangan,” ungkapnya.
“Apakah infrastruktur kita akan lebih baik? Infrastruktur yang lebih baik ini apakah berkonsekuensi dengan investasi yang pro pada kesejahteraan rakyat? Apakah ada inovasi terkait penanggulangan kemiskinan? Apakah bisa responsif terkait transformasi digital? Apakah responsif terkait perubahan zaman termasuk global warming, sirkular ekonomi dan sebagainya? Sehingga nanti pada akhirnya kita akan mendistibusikan, dan manfaat ini akan diukur oleh pemilih. Dia akan memilih yang mana dan itu akan direspresentasikan sebagai public choice,” tutupnya.***
Radio Unisba - 24STATION
